Presiden Tertua di Dunia Bikin Heboh Pelesir ke Eropa dan Tak Pulang

Presiden Kamerun Paul Biya yang berusia 93 tahun kembali menjadi perbincangan hangat setelah berlama-lama tinggal di Jenewa, Swiss, untuk keperluan pribadi. Ketidakhadiran kepala negara tertua di dunia ini memicu kritik keras dari pihak oposisi terkait kondisi kepemimpinan nasional.

Presiden Kamerun Paul Biya kembali menjadi pusat perhatian publik internasional setelah menghabiskan waktu selama beberapa minggu di Jenewa, Swiss. Kepergian sang kepala negara sejak tanggal 7 Juni lalu yang diklaim untuk keperluan pribadi ini memicu kritik tajam mengenai efektivitas kepemimpinan negara di tengah spekulasi kesehatan.

Paul Biya yang saat ini berusia 93 tahun memegang status sebagai kepala negara tertua di dunia serta telah berkuasa memimpin Kamerun selama lebih dari empat dekade. Pihak pemerintah sendiri berulang kali menyatakan bahwa perjalanan tersebut murni merupakan urusan pribadi bersama istrinya.

Kunjungan panjang ke Jenewa ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Biya dalam beberapa tahun terakhir. "Pemerintah menyatakan perjalanan tersebut merupakan tinggal sebentar dan pribadi bersama istrinya, seperti dikutip dari laporan media," jelas sumber resmi.

Kendati pemerintah berupaya meredam isu miring, absennya sang presiden secara berkepanjangan di dalam negeri terus memicu perdebatan sengit. Spekulasi mengenai kondisi fisik dan kapasitas kepemimpinannya di usia senja kembali mendominasi diskursus politik nasional Kamerun.

Bantahan Pemerintah dan Kritik Tajam Oposisi

Pemerintah Kamerun secara tegas membantah berbagai laporan miring yang menyebutkan bahwa presiden mengalami masalah kesehatan serius selama berada di luar negeri. Menteri Komunikasi Kamerun sebelumnya juga sempat menepis rumor mengenai perawatan rumah sakit di Jenewa.

Namun, penjelasan resmi tersebut gagal meredakan ketegangan politik domestik yang semakin memanas akibat ketidakhadiran fisik sang presiden. Tokoh oposisi terkemuka, Mamadou Mota, secara terbuka mengecam situasi tersebut sebagai masalah besar.

Dalam pernyataannya, Mamadou Mota menyebut absennya presiden sebagai "kekosongan institusional yang mencolok" yang merugikan jalannya pemerintahan. Kritik serupa juga dilayangkan oleh kalangan politisi lainnya yang menuntut transparansi penuh.

Tekanan politik ini mencerminkan keresahan mendalam di tengah masyarakat dan elit politik mengenai stabilitas kepemimpinan nasional yang ditinggal pergi dalam jangka waktu yang sangat lama.

Desakan Prosedur Ketidakmampuan dan Polemik Berulang

Menanggapi krisis kepemimpinan ini, Presiden Uni Demokratik Kamerun (UDC) Patricia Tomaino Ndam Njoya mendesak pemerintah untuk segera merumuskan aturan yang jelas. Ia meminta adanya mekanisme hukum yang pasti untuk menghadapi situasi ketika kepala negara berhalangan.

Patricia Tomaino Ndam Njoya menyerukan diadakannya "prosedur yang tidak memihak untuk menentukan ketidakmampuan sementara atau permanen" bagi seorang presiden. Langkah ini dianggap penting agar roda pemerintahan tidak lumpuh.

Kontroversi terkait lamanya masa tinggal Paul Biya di luar negeri bukanlah sebuah insiden tunggal yang baru pertama kali terjadi. Pada akhir tahun 2024 yang lalu, ia juga sempat menuai kritik serupa setelah absen dari tanah air selama kurang lebih 50 hari.

Perdebatan mengenai kapasitas kepemimpinan di usia 93 tahun ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring belum adanya kepastian kapan sang presiden akan kembali menuntaskan masa tugasnya di ibu kota.