Mayoritas Pemilih AS Dukung Sistem Perwakilan Proporsional dalam Jajak Pendapat Baru

Di tengah kekecewaan yang kian mendalam terhadap sistem dua partai di Amerika Serikat, jajak pendapat terbaru menunjukkan adanya dukungan kuat dari para pemilih untuk beralih ke sistem perwakilan proporsional. Gagasan reformasi pemilu ini dinilai mampu mengatasi masalah manipulasi distrik serta memberikan representasi yang lebih adil.

Di tengah meningkatnya rasa frustrasi publik terhadap dua partai politik utama di Amerika Serikat, para pemilih kini menunjukkan keterbukaan yang tinggi terhadap perubahan besar dalam sistem pemilu. Sebuah jajak pendapat terbaru yang ditugaskan oleh para pendukung reformasi pemilu mengungkapkan adanya dukungan signifikan untuk mengubah sistem pemilu Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Alih-alih mempertahankan sistem pemenang mengambil semua dan distrik kongres tunggal, publik mulai melirik sistem perwakilan proporsional. Sistem tersebut memungkinkan pemilihan banyak wakil dalam satu distrik secara proporsional sesuai dengan perolehan suara partai.

Sebelumnya pada musim panas ini, sekitar 500 pakar hukum dan demokrasi telah mengirimkan surat kepada Kongres agar mempertimbangkan sistem perwakilan proporsional sebagai solusi atas krisis penataan ulang distrik. "Sistem distrik satu wakil terbukti gagal memberikan hasil yang adil dan representatif," tulis para pakar dalam surat tersebut.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kelompok advokasi Fix Our House bersama lembaga think tank New America, separuh dari 1.000 responden menyatakan dukungan mereka terhadap sistem perwakilan proporsional. Sementara itu, hanya sekitar seperempat responden yang menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut.

Pandangan Pakar dan Respons Lintas Spektrum Politik

Lee Drutman, seorang peneliti senior di New America, mengaku terkejut melihat tingginya tingkat dukungan terhadap perwakilan proporsional meskipun gagasan tersebut masih tergolong asing di Amerika Serikat. Menurutnya, publik di berbagai kalangan menunjukkan ketertarikan kuat terhadap prinsip-prinsip dasar dari sistem tersebut.

Meskipun dukungan paling dominan berasal dari pemilih yang lebih muda, berpendidikan tinggi, dan condong ke kiri, temuan survei juga mencatat hal menarik. Sebanyak 6 dari 10 pemilih pendukung Trump yang memiliki opini mengenai isu ini turut menyatakan dukungan mereka.

Ketika para responden dihadapkan pada konsekuensi dari sistem proporsional, seperti keharusan membentuk pemerintahan koalisi antarpartai, mereka tetap memilih sistem multi-partai tersebut. Para pemilih juga tidak terlalu khawatir jika sistem ini nantinya memunculkan partai-partai politik yang lebih ekstrem.

Jocelyn Kiley, direktur riset politik di Pew Research Center, menjelaskan bahwa masyarakat luas saat ini sedang berada dalam fase kekecewaan yang berkepanjangan terhadap sistem politik yang ada. Lembaganya mencatat bahwa hampir 70 persen responden menginginkan lebih banyak pilihan partai politik.

Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Perluasan Kursi Kongres

Meskipun ada antusiasme yang besar, pemahaman mendalam mengenai teknis reformasi pemilu di kalangan masyarakat masih tergolong minim. Sebagian besar pemilih baru akan menyadari dampaknya secara nyata setelah reformasi tersebut mulai diterapkan dalam praktik.

Survei mencatat bahwa hanya sekitar seperempat responden yang menyadari keberadaan alternatif selain sistem dua partai. Bahkan, hanya sekitar 2 persen peserta jajak pendapat yang mampu menyebutkan istilah perwakilan proporsional secara langsung tanpa panduan.

Di kancah internasional, sistem perwakilan proporsional sebenarnya merupakan model pemilu yang paling banyak digunakan di berbagai negara demokrasi dunia. Amerika Serikat bersama beberapa negara seperti Kanada dan Australia justru mempertahankan sistem lama yang telah ditinggalkan banyak negara lain.

Selain itu, jajak pendapat juga menunjukkan adanya dukungan mayoritas sebesar 54 persen untuk memperluas jumlah anggota DPR dengan penambahan 150 kursi baru. Para pengamat menilai ekspansi kursi ini krusial agar para politisi petahana tidak merasa terancam kehilangan jabatan saat reformasi dijalankan.