Ellie Anna Hammond, seorang mantan petugas kepolisian Mauldin, dipecat setelah penyelidikan mengungkap ia menggunakan teknologi kamera pengawas Flock untuk memantau mantan kekasihnya 166 kali selama lima bulan.
Seorang mantan petugas Departemen Kepolisian Mauldin (MPD) di South Carolina, Ellie Anna Hammond, resmi dipecat setelah terbukti menyalahgunakan sistem kamera pengawas Flock Safety. Hammond diduga menggunakan sistem tersebut untuk melacak lokasi mantan kekasihnya sebanyak 166 kali dalam kurun waktu lima bulan.
Berdasarkan dokumen pemecatan yang diajukan ke Akademi Peradilan Pidana South Carolina (SCCJA), aksi tersebut berlangsung antara Maret hingga Juli 2026. Hammond menggunakan akses resmi sebagai petugas untuk melakukan pencarian hampir setiap hari terhadap target yang sama.
Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa Hammond memberikan keterangan palsu dalam sistem untuk menutupi jejaknya. Ia mencatat alasan setiap pencarian sebagai "Pemeriksaan Surat Perintah, Pelanggaran Lalu Lintas, dan Pemeriksaan Kesejahteraan" yang menurut penyelia, "bukan alasan yang sebenarnya."
Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan teknologi pengawasan oleh aparat kepolisian di South Carolina. Hammond sendiri telah diberhentikan dari tugasnya sejak 3 Agustus 2026 dan sertifikat penegakan hukumnya telah dicabut.
Penyalahgunaan Sistem Flock dan Kurangnya Transparansi
Sistem Flock Safety, yang awalnya dirancang untuk membantu penegak hukum dalam menangani kejahatan, kini justru menjadi subjek kontroversi nasional. Di Mauldin, penyalahgunaan sistem ini dilakukan secara sistematis oleh oknum yang memiliki akses penuh.
Meskipun kepolisian Mauldin telah mengambil langkah tegas dengan memecat pelaku, badan kepolisian tersebut mendapat kritik keras karena dianggap tidak transparan kepada publik mengenai pelanggaran yang terjadi. Banyak pihak menuntut akuntabilitas lebih tinggi dalam penggunaan teknologi pengawasan ini.
Sebelum kasus Hammond, insiden serupa juga terjadi di Departemen Kepolisian Greer. Dua petugas di sana dipecat pada Juni 2026 karena menggunakan database yang sama untuk memata-matai mantan pasangan mereka, yang hanya terungkap setelah media melaporkannya.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai privasi warga negara. Tanpa pengawasan yang ketat, alat yang seharusnya digunakan untuk keamanan publik justru rentan disalahgunakan oleh individu dengan agenda pribadi.
Read Also
Jaksa South Carolina Ingin Gunakan Kesaksian Lama Alex Murdaugh dalam Sidang Ulang Pembunuhan
Tim jaksa penuntut umum di South Carolina mengajukan permohonan agar...
Pemilu Khusus Senat AS di South Carolina dan Berbagai Berkas Sidang Ulang Alex Murdaugh
Persaingan perebutan kursi Senat AS di South Carolina semakin memanas di...
Tema dan Logo Resmi HUT Ke-81 RI Tahun 2026 Ditetapkan Pemerintah
Pemerintah resmi menetapkan tema dan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik...
Kondisi Interior Hotel Sultan Usai Dieksekusi Negara di Jakarta Pusat
Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, resmi dieksekusi...
Tanggapan Pihak Berwenang dan Masa Depan Pengawasan
Asosiasi Sheriff South Carolina (SCSA) menanggapi isu ini dengan menyatakan bahwa kasus penyalahgunaan tersebut hanyalah "pelanggaran individu" dan tidak mencerminkan kegagalan teknologi itu sendiri. Mereka tetap mendukung penggunaan teknologi pembaca plat nomor (LPR) karena nilai manfaatnya dalam penegakan hukum.
Namun, bagi publik, argumen tersebut kurang memadai. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan sistem pengawasan massal kini berada di titik rendah, terutama ketika badan-badan kepolisian cenderung menutupi insiden penyalahgunaan hingga terpaksa dibuka oleh pihak media.
Salah satu mantan petugas yang terlibat dalam kasus di Greer saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Divisi Penegakan Hukum South Carolina (SLED) atas dugaan "penguntitan, pelecehan, dan penyerangan". Hal ini menjadi pengingat bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang memiliki konsekuensi hukum yang serius.
Ke depannya, tekanan untuk memperketat akses dan audit terhadap sistem seperti Flock diprediksi akan terus meningkat. Transparansi dalam pelaporan pelanggaran menjadi kunci utama bagi lembaga kepolisian untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap teknologi pendukung keamanan.