Hakim Tahan Sementara Kebijakan Pajak Rumah Kedua Wali Kota Mamdani

Seorang hakim negara bagian mengeluarkan keputusan penangguhan sementara terhadap pajak rumah kedua atau pied-a-terre di New York City yang diinisiasi oleh Wali Kota Zohran Mamdani. Kebijakan ini digugat oleh para pemilik rumah yang merasa dirugikan atas penetapan status properti mereka.

Seorang hakim negara bagian secara resmi memberlakukan penahanan sementara terhadap kebijakan pajak pied-a-terre yang diusung oleh Wali Kota New York City, Zohran Mamdani. Pajak ini dirancang untuk mengenakan biaya tambahan atau surcharge pada kepemilikan rumah kedua di wilayah New York City.

Kebijakan tersebut langsung menuai hambatan hukum setelah sekelompok pemilik rumah mengajukan gugatan terhadap wali kota dan direktur keuangan kota pekan lalu. Para penggugat menuduh pemerintah kota salah mengidentifikasi properti mereka sebagai objek pajak tambahan meskipun bangunan tersebut merupakan kediaman utama.

Dalam dokumen gugatan yang diajukan pada hari Jumat, tercantum pernyataan tegas terkait kebijakan tersebut. "Pemerintah kota telah secara sewenang-wenang membebankan kepada penduduk New York City kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka tidak dikenakan pungutan tersebut," tulis isi keluhan hukum tersebut.

Keputusan penundaan darurat ini melarang pemerintah kota untuk menerbitkan surat pemberitahuan tambahan mengenai potensi kewajiban pajak kepada pemilik rumah serta mengharuskan penghapusan daftar publik properti yang sebelumnya sempat dirilis.

Latar Belakang Kebijakan Pajak dan Gugatan Hukum

Pajak pied-a-terre yang diperkenalkan pada bulan April lalu oleh Wali Kota Mamdani bersama Gubernur New York, Kathy Hochul, diproyeksikan mampu mendatangkan pendapatan tahunan hingga 500 juta dolar. Pajak ini menargetkan kepemilikan rumah senilai lebih dari 5 juta dolar atau unit kondominium dan kooperatif senilai minimal 1 juta dolar yang tidak dihuni secara penuh.

Sebelum kebijakan ini dihentikan sementara, pemerintah kota sempat memublikasikan daftar pajak yang mencakup sekitar 960.000 pemilik potensial dan mengirimkan pemberitahuan resmi ke 17.000 alamat. Langkah ini memicu perdebatan luas di tengah kota yang sedang menghadapi masalah tingginya biaya hidup.

Di satu sisi, para pendukung melihat kebijakan ini sebagai cara yang efektif untuk meraup pendapatan dari pemilik properti kaya raya. Namun di sisi lain, para kritikus termasuk pemimpin bisnis dan politikus memperingatkan bahwa pajak ini akan mendorong warga super kaya meninggalkan kota.

Gugatan yang diajukan oleh para pemilik rumah menjadi titik balik utama yang menghentikan implementasi cepat dari kebijakan perpajakan kontroversial ini di hadapan pengadilan negara bagian.

Respons Pemerintah Kota dan Rencana Banding

Menanggapi keputusan pengadilan tersebut, pihak kantor Wali Kota Zohran Mamdani menyatakan ketidaksepakatan mereka secara terbuka. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang dianggap penting bagi keadilan sosial di New York City.

Juru bicara Mamdani, Matt Rauschenbach, menyampaikan pernyataan resmi kepada media mengenai langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh pemerintah. "Kami tidak setuju dengan keputusan hari ini, namun kami yakin dengan pungutan pied-a-terre serta kemampuan Kota untuk menerapkannya secara adil dan efektif," ujar Rauschenbach.

Ia juga menambahkan bahwa Departemen Hukum akan segera mengajukan banding atas putusan tersebut untuk menangguhkan perintah penundaan pengadilan. Pemerintah bertekad agar implementasi pajak bagi pemilik rumah kedua senilai 5 juta dolar ke atas dapat terus berjalan.

Perdebatan mengenai pajak rumah kedua ini tetap menjadi isu hangat di tengah upaya Partai Demokrat mengatasi isu keterjangkauan biaya hidup bagi para pemilih menjelang pemilu paruh waktu tahun ini.