Pertamina dan Dukcapil Sinergi Perkuat Validasi Data LPG Subsidi

PT Pertamina Patra Niaga resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri guna memperkuat verifikasi data penerima LPG 3 kg. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

PT Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri secara resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. Kolaborasi strategis ini berfokus pada pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan lingkup PT Pertamina Patra Niaga.

Acara penandatanganan tersebut diselenggarakan di Graha Pertamina, Jakarta, dengan tujuan utama untuk memperkuat proses verifikasi serta validasi data penerima energi bersubsidi. Melalui integrasi ini, pemerintah berupaya keras agar penyaluran bahan bakar bersubsidi dapat berjalan dengan jauh lebih tepat sasaran.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga tata kelola subsidi yang transparan. "Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke,": ujar Mars Ega dalam keterangan tertulis.

Dengan adanya sinergi lintas instansi ini, diharapkan distribusi energi nasional dapat dikelola secara optimal sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah.

Dasar Hukum dan Dukungan Sinergi Lintas Sektor

Kerja sama penting ini tidak terlepas dari landasan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membenahi sistem distribusi energi nasional. PKS ini sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023.

Keputusan menteri tersebut mengatur tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG, yang menjadi pedoman utama dalam pembenahan tata kelola penyaluran energi. Integrasi sistem yang disiapkan oleh Pertamina Patra Niaga juga dirancang khusus untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara akurat.

Proses penandatanganan dokumen kerja sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Selain kedua pimpinan utama tersebut, acara turut disaksikan oleh pejabat tinggi negara termasuk Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, serta Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Jaffee Arizon Suardin.

Pemanfaatan Data Kependudukan dan Harapan ke Depan

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, memaparkan bahwa data kependudukan memegang peranan krusial sebagai fondasi utama bagi berbagai layanan publik di tanah air.

Tercatat hingga Semester I tahun 2026, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 290,1 juta jiwa dengan tingkat perekaman biometrik penduduk wajib KTP yang hampir mendekati angka 99 persen secara nasional.

"Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga,": jelas Teguh.

Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pertamina Patra Niaga dan Ditjen Dukcapil ini, seluruh pemangku kepentingan berharap kualitas pelayanan energi di Indonesia akan semakin meningkat serta mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.